Buku ini memberikan ulasan tentang kehidupan birokrasi pemerintahan di Indonesia semenjak era reformasi. Sorotan utama pembahasannya berpusat pada perubahan dan perkembangan birokrasi pemerintahan di Indonesia serta implikasinya bagi kehidupan bernegara dan demokrasi posisi dna peran pemerintahan daerah dalam sistem birokrasi Indonesia dan berbagai Isu yang terkait serta strategios reformasi bi…
Edisi yang ketiga ini mengalami perombakan yag cukup besar-besaran dibandingkan engan edisi sebelumnya. Perombakan dalam hal ini hanya terjadi karena disesuaikannya berbagai bagian dari buku ini dengan peraturan berlaku. tapi juga karena terjadinya penamabahan isi buku secara keseluruhan. Bila edisi kedua hanya berisi tujuh bab maka edisi ketiga ini berisi 12 bab tersebut, empat bab di tujuh ba…
Buku ini merupakan sebuah evaluasi kritis terhadap sistem pemerintahan, sistem politik, sistem administrasi negara, dan sistem hukum tata negara NKRI. dan pada revisi kali ini diberikan tambahan materi disesuaikan dengan tambahan materi karena disesuaikan dengan perkembangan tugas dan fungsi pemerintahan. Selain itu itu juga karena terjadinya perubahan sistem pemerintahan dari oerde baru ke era…
Dalam buku sistem pemerintahan Indonesia ini diuraikan pokok-pokok batasan: pengertian negara dan pemerintah; pembentukan pemerintahan Indonesia; serta susunan, tugas dan wewenang pemerintah Indonesia. selain itu juga dibahas pokok-pokok pola pemerintahan, kerja sama aparatur pemerintah, pegawai negara, dan perusahaan milik negara.
Era reformasi menginginkan perubahan di segala bidang dalam kebijakan pemerintahan di negara Indonesia. Hasrat perubahan data dari berbagai kalangan masyarakat yang menuntut adanya keseimbangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. Untuk memenuhi salah satu tuntutan masyarakat tersebut, Pemerintahan Pusat memberikan kewenangan yang penuh kepada Pemerintahan Daerah untuk mengurus sendiri kepenti…
Buku pemerintahan daerah ini bertujuan agar para mahasiswa mampu memahami dan mendalami berbagai konsep yang berkaitan dengan peraturan pemerintaha daerah dan prakteknya yang berlaku sekarang di Indonesia dan para mahasiswa di harapkan mampu memahami hakikat makna dan hukum administrasi pemerintahan daerah secara baik serta dapat mengkritisi inflementasi peraturan dalam tugas Pemerintahan daera…
Sistem pemerintahan daerah di Indoensia menurut konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan penjelasannya dinyatakan bahwa daerah Indoensia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (steak and locale rechtsmeenchappen) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang ditet…
Penulis (Inu Kencana Syafiie) lahir di payakumbuh pada tanggal 14 juni 1952, setelah menamatkan SD, SMP dan SMA lalu kuliah di APDN Jayapura (mendapat ggelar Bacaloriat of Art), IIP Jakarta (mendapat gelar Doctorandus), Magister Administrasi Publik Universitas Gadjahmada Yogyakarta (Mendapat gelar Magister Sains) dan Universitas Padjadjaran Bandung (Mendapat Gelar Doctor).
Buku "Administrasi Pemerintahan Desa di Indonesia" menguraikan secara lengkap akan seluruh persoalan Desa di Indonesia mulai dari teori, regulasi dan implementasi terkini yang pernah ada. Secara padat dan lengkap buku ini mengupas tuntas permasalahan pokok terkait Administrasi Pemerintahan Desa di Indonesia yakni: Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintaha…
Buku ini membahas siatem pemerintahan indonesia menurut UUD 1945, sebelum dan sesudah amandemen. Dalam buku ini dideskripsikan tema-tema krusil terkait ketatanegaraan.