Ditapis dengan
Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu federalisme Sebagai Suatu Alternatif
Buku ini bertujuan untuk membantu proses sosialisasi dimaksud, karena dengan membaca buku ini diharapkan para pembaca akan memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang pemerintahan daerah. Degan demikian buku ini tidak saja bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu sosial Politik ( FISPOL) sebagai bahan pelajaran, tetapi j…
Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung
Penyempurnaan UU No. 32 Tahun 2004 bertujuan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat pada undang-undang tersebut dan sebagai konsekuensi perubahan dalam tatanan kenegaraan akibat amandemen UUD 1945 bserta guna mengantisipasi arus globalisasi terutama berkaitan dengan peluang penanaman modal asing di daerah.
Otonomi daerah dan daerah otonom
Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang, yakni undsang-undang nomor 22 tahun 1999. sementara itu yang dimaksudkan dengan daerah otopnom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan menguru…
Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa
Perdebatan panjang mengenai persatuan dan kesatuan bangsa dan ancaman disintegrasi bangsa akhir-akhir ini muncul kembali seiring dengan adanya gerakan masif maupun yang bersifat psikologis ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kadang-kadang menjadi alasan untuk melakukan pemisahan yang dapat berubah menjadi gerakan emosional tanpa dilandasi pemikiran dan pemahamn yang …
Memandu otonomi daerah menjaga kesatuan bangsa
Perdebatan panjang mengenai persatuan dan kesatuan bangsa dan ancaman disintegrasi bagsa akhir-akhir ini muncul kembali seirig dengan adanya gerakan masif maupun yang bersifat psikologis ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuntutan akan pemerataan hasil pembangunan dan pelayanan publik kadang-kadang menjadi alasan untuk melakukan pemisahan yang dapat berubah menjadi g…
Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah
Buku yang di terbitkan ini adalah hasil karya penyusun dalam usahanya menyempurnakan bukunya yang pertama berjudul Ikhtisar Perkembangan Otonomi Daerah 1903-1958 yang termasuk dalam daftar buku yang di wajibkan bagi Fakutas-Fakultas Hukum Negeri oleh Konsorsium hukum pada Fakultas-fakultas Hukum di Indoneia dalam garis besarnya dan ingin menambahkan perkembangan sampai saat terakhir pada bukun…
Otonomi Desa: Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh
Otonomi Desa merupakan Otonomi Asli, bulat dan utuh. Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli bedasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa. Sifat istimewa berdasarkan bernuansa dan bermuara pada sistem pemerintahan Marga.
Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-Fakt…
Masalah otonomi daerah senantiasa menjadi perhatian yang menarik untuk dibicarakan baik dikalangan ilmuwan bidang pemerintahan, praktisi maupun para pengamat. Menemukan titik simpul yang tepat yang mengatur keseimbangan hubungan kewenangan anatara Pemerintahan Pusat dan Pemrintahan Daerah, anatara Pemerintahan daerah Tingkat I dan Pemerintahan daerah Tingkat II membutuhkan studi dan penelitian …
Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom
Sejalan dengan diberlakukannya undang-undang tersebut dan diterapkannya prinsip-prinsip otonomi daerah, maka bersamaan dengan itu pula muncul kendala-kendala yang harus diatasi segera seperti mengani kesiapan daerah, proposi perimbangan keuangan pusat daerah , penataan organisasi perangkat daerah , penataan dokumen atau arsip, tata cara pemilihan dan pertanggungjawaban kepala daerah dan masih b…
Kebijakan pendidikan era otonomi daerah
Secara rinci, berbagai topik yang mengetengahkan problematika dunia pendidikan dijelaskan di dalam buku ini dengan menggunakan teknik analisis swot, yaitu memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang, serta tantangan yang dimiliki oleh suatu kebijakan. Berbagai kebijakan tersebut antara lain desentralisasi pendidikan, melalui undang-undang otonomi daerah, problematika seputar pendidikan moral dan…
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah