Pengantar Pelaksanaan Program

Pada masyarakat yang semakin maju, masalah penentuan identitas dan atau jati diri pada individu menjadi semakin rumit. Hal ini disebabkan oleh tuntunan masyarakat maju kepada anggota-anggotanya menjadi lebih berat.

Pelaksanaan Pendidikan Keagamaan pada Anak...

Beberapa pelaksanaan kegiatan dari UUPA

Setelah terbentuknya badan pertanahan nasional, maka kegiatan pembuatan peraturan-peraturan yang menyangkut pertanahan kelihatannyamakin berkembang. Tentunya dalm era globalisasi ini kita harus tetap waspadaagar seluruh prinsip-prinsip yang telah diadakannya oleh UUPA yang bersumber (terutama) pada pasal 33 ayat 3 UUD 1945 patut dipertahankan. Buku ini sebagai salah satu usaha memberikan penjel…

Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung

Penyempurnaan UU No. 32 Tahun 2004 bertujuan untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat pada undang-undang tersebut dan sebagai konsekuensi perubahan dalam tatanan kenegaraan akibat amandemen UUD 1945 bserta guna mengantisipasi arus globalisasi terutama berkaitan dengan peluang penanaman modal asing di daerah.

Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam Pada SMTA

Telah lama dikandung niat untuk menyusun suatu buku sebagai pedoman bagi guru agama pada SMTA, baik dalam hubungannya sebagai tenaga edukatif maupun statusnya sebagai pegawai.

Pelaksanaan Otonomi Luas & Isu federalisme Sebagai Suatu Alternatif

Buku ini bertujuan untuk membantu proses sosialisasi dimaksud, karena dengan membaca buku ini diharapkan para pembaca akan memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang pemerintahan daerah. Degan demikian buku ini tidak saja bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu sosial Politik ( FISPOL) sebagai bahan pelajaran, tetapi j…

Kesalahan Umum Dalam Pelaksanaan Ibadah Shalat

Shalat adalah tiang din/agama. Kokoh atau robohnya din seseorang bisa dilihat dari shalatnya.

Petunjuk Pelaksanaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 1984

sesuai dengan pearaturan pemerintah No. 38. Tahun 1983, Undang-undang RI No.8 Tahun 1983 tentang pajak pertambangan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah di singkat PPN dinyatakan mulai berlaku 1 juli 1984.

Petunjuk Pelaksanaan Undang - Undang Perseroan Terbatas

Pengantar Ilmu Hukum Dan Pengantar Tata Hukum Indonesia

Buku pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia dicetak ulang dalam jumlah sangat terbatas guna memenuhi permintaan para pelanggan. Dalam penerbitannya cetak ulang kedua edisi IV ini mengalami perubahan perwajahan desain cover buku disertai pencantuman ISBN dan Barcode.