Ditapis dengan
Citra Pemerintah Di Era Digital : Tipologi Dan Manajemen Reputasi
Buku ini mendiskusikan penggunaan media sosial dalam interaksi antara pemerintah dengan warga negara dan perannya dalam membentuk citra pemerintah. Tulisan ini bersumber dari studi kasus tunggal pada akun resmi Youtube Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Citra pemerintah mempunyai dua dimensi inti yaitu citra publik dan citra birokrasi yang muncul secara bersamaan dalam satu entitas organisasi.
Manajemen Risiko Perbankan Syariah Di Era Digital
Perkembangan perbangan syariah di indonesia yang begitu pesat dengan semakin banyaknya bank syariah yang muncul menuntut para praktisi khususnya dan masyarakat secara umum yang berkecimpung didunia perbangan syariah untuk meningkatkan kesadaran mereka terkait risiko perbangan syariah.
Pembaharuan Hukum di Era Digital
Pembaharuan hukum di era digital merupakan keniscayaan seiring dengan transformasi masif dalam berbagai aspek kehidupan akibat revolusi teknologi informasi.
Hubungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang hubungan anatara pemerintah pusat dan pemerintah daerah/wlayah maka dianggap sangat bermanfaat untuk sebelum memasuki masalah tersebut diatas, lebih dahulu memberi uraian sekali pun hanya dalam garis besarnya saja tentang Pemerintah Daerah dan Pemerintah Wilayah. Terutama mengenai sistem yang dipakai dalam menjalankan pemerintahn daerah tingkat jani…
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia
Penyelenggaraan otonomi daerah yang dimulai sejak 1 januari 2001 telah berjalan lebih dari setahun. Namun Demikian, dalam perjalanannya ternyata masih diselimuti dengan berbagai masalah dan kendala. Hal ini terjadi karena persoalan otonomi daerah cukup rumit dan kompleks serta banyak sekali keterkaitan dan melibatkan variabel lainnya.
Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia
Agar dapat melaksanakan berbagai tugas yang dipikulkan kepadanya, pemerintah daerah membutuhkan dana. Ini berarti pemerintah daerah perlu memiliki wewenang untuk mengenakan pajak pada penduduk setempat, menetapkan besar pungutan atas pelayanan masyarakat yang disediakannya.
SPT Elektronik, PPH Pekerja Ditanggung Pemerintah dan Bebas Fiskal
Peraturan Direktur jenderal pajak Nomor 35/PJ/2008 memuat mengenai kewajiban kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak dalam rangka Pengalihan hak atas Tanah dan atau bangunan.rnPada saat wajib pajak membeli tanah dan atau bangunan maka Wajib Pajak mesti membayar BPHTB ( Bea perolehan Hak atas tanah dan bangunan ). Sarana yang digunaka untuk menyetorkan BPHTB adalah SSB ( Surat Setoran Bea perolehan …
Administrasi dan Birokrasi Pemerintah
Buku ini membahas materi meliputi membangunparadigma indonesia baru paska kegagalan reformasi, reformasi birokrasi indonesia, otonomi daerah & Good regulatory governance, Formulasi anggaran daerah, Dan membangun kepercayaan publik melalui pemilihan kepala daerah secara langsung.
Etika Pemerintahan : Dari keseimbangan Good Governance Dengan Clean Govermen…
Dalam Buku ini dibahas antara lain:rn1. Pemerintah sebagai gerakan moral (moral pejabat pemerintah,filsafat kebaikan bagi aparat pemerintah)rn2. Pemerintah sebagai ilmu ( Pengetahuan keilmuan pejabat pemerintah intelektualitas pejabat pemerintah,filsafat kebenaran bagi pejabat pemerintah)rn3. Pemerintah sebagai senirn4. Unsur-unsur Negararn5. Objek dan posisi ilmu pemerintahanrn6. Bangsa dan Ne…
Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Izin usah…
Pembangunan ekonomi yang didasarkan kepada demokrasi ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. olehkarenanya maka Pemerintah Berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim sehat bagi perkembangan dunia usaha, sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbinga…
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah