Langkah kreatif tata kelolapemerintah dan pemerintahan Daerah merupakan buku yang berisi delapan bab yang mencerminkan delapan langkah kreatif tata kelola pemerintah dan pemerintah daerah. Perbedaan dalam penulisan buku ini terletak pada cara pandang yang berbeda dari biasanya mengenai tata kelola pemerintahan yang sudah banyak ditulis oleh para pakar , ilmuan dan praktisi pemerintahan lainnya.
Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang hubungan anatara pemerintah pusat dan pemerintah daerah/wlayah maka dianggap sangat bermanfaat untuk sebelum memasuki masalah tersebut diatas, lebih dahulu memberi uraian sekali pun hanya dalam garis besarnya saja tentang Pemerintah Daerah dan Pemerintah Wilayah. Terutama mengenai sistem yang dipakai dalam menjalankan pemerintahn daerah tingkat jani…
Berdasarkan surat Penerbit ALUMNI ttgl. Bandung 19 Oktober 1973 saya bersama beberapa teman dari Departemen Hukum Tata-Negara Fakultas Hukum Universitas AIRLANGGA telah mengumpulkan bahan-bahan tambahan tidak saja dibidang pemerintahan dan otonomi daerah, melaikan dibidang yang lebih luas yang meliputi sub-bidang tersebut yakni bidang Hukum Tata Pemerintahan dan/atau Hukum Administrasi Negara.
Penyelenggaraan otonomi daerah yang dimulai sejak 1 januari 2001 telah berjalan lebih dari setahun. Namun Demikian, dalam perjalanannya ternyata masih diselimuti dengan berbagai masalah dan kendala. Hal ini terjadi karena persoalan otonomi daerah cukup rumit dan kompleks serta banyak sekali keterkaitan dan melibatkan variabel lainnya.
Buku ini membahas materi meliputi membangunparadigma indonesia baru paska kegagalan reformasi, reformasi birokrasi indonesia, otonomi daerah & Good regulatory governance, Formulasi anggaran daerah, Dan membangun kepercayaan publik melalui pemilihan kepala daerah secara langsung.
Administrasi dan Birokrasi Pemerintah membawa kita untuk mengenali lebih jauh bagaimana kesulitan untuk membangun kepercayaan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah telah menjerumuskan bangsa Indonesia ke dalam lembah masalah publik. Penulis menawarkan alternatif solusi untuk merevitalisasi peran masyarakat dan pemerintah dalam mengembangkan potensi faktual melalui konsep citizenship (kewargan…
Buku Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Dan Pajak Penghasilan (pph) Wajib Pajak ini berisi tata cara pemeriksaa pajak, tata cara restitusi, tata cara keberatan dan sebagainya, yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Kuangan Republik Indonesia (MKRI).
Namun demikian, ada sesuatu yang menarik di dalam karya ini, terutama dalam kaitannya dengan karya-karya yang membahas masalah ketatabahasaan. Sebagaimana dapat diharapkan , pola yang dipergunakan oleh para penyusun tata bahasa bahasa-bahasa Indonesia adalah pola berdasarkan tata bahasa bahasa-bahasa barat. Bukan hal yang mengherankan, jika kita ingat bahwa para penyusun tata bahasa itu umumnya…
Dengan menyediakan sendi Ilmu Hukum dan tata Hukum Indoensia dalam buku ini dikandung maksud untu menawarkan aneka hal dan masalahnya yang pokok dan perlu mendapat perhatian oleh siapapun yang berkepentingan di bidang Hukum. bukan dengan prestasi bahwa segalanya sesuatu bidang hukum secara lengkap dalam buku ini tetapi harapan para mulia ialah agar kita dapat konsesus mengenai masing-masing hal…
Buku pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia dicetak ulang dalam jumlah sangat terbatas guna memenuhi permintaan para pelanggan. Dalam penerbitannya cetak ulang kedua edisi IV ini mengalami perubahan perwajahan desain cover buku disertai pencantuman ISBN dan Barcode.