Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang, yakni undsang-undang nomor 22 tahun 1999. sementara itu yang dimaksudkan dengan daerah otopnom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan menguru…
Sejalan dengan diberlakukannya undang-undang tersebut dan diterapkannya prinsip-prinsip otonomi daerah, maka bersamaan dengan itu pula muncul kendala-kendala yang harus diatasi segera seperti mengani kesiapan daerah, proposi perimbangan keuangan pusat daerah , penataan organisasi perangkat daerah , penataan dokumen atau arsip, tata cara pemilihan dan pertanggungjawaban kepala daerah dan masih b…
Isi buku ini diangkat dari tulisan-tulisan lepas penulis yang pernah dimuat dalam harian pikiran rakyat bandung. Tulisan-tulisan lepas itu pada dasarnya merupakan kesaksian penulis atas masalah dan peristiwa sastra yang berlaku pada kira-kira awal tahun delapan puluh sampai tahun delapan puluh enam. Penulis berpendapat bahwa kesaksian masa lalu yang Berpotong-potong itu patut dihimpun dalam sat…
Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang hubungan anatara pemerintah pusat dan pemerintah daerah/wlayah maka dianggap sangat bermanfaat untuk sebelum memasuki masalah tersebut diatas, lebih dahulu memberi uraian sekali pun hanya dalam garis besarnya saja tentang Pemerintah Daerah dan Pemerintah Wilayah. Terutama mengenai sistem yang dipakai dalam menjalankan pemerintahn daerah tingkat jani…
Tujuan penulisan buku ini adalah untuk memberikan gambaran tentang perlunya pelaksanaan pembangunan daerah dengan berprinsip kepada keadilan antara daerah yang miskin dan daerah yang agar kesenjangan pembangunan dapat dikurangi dengan tetap memperhatikan keberlanjutannya.
Perdebatan panjang mengenai persatuan dan kesatuan bangsa dan ancaman disintegrasi bangsa akhir-akhir ini muncul kembali seiring dengan adanya gerakan masif maupun yang bersifat psikologis ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kadang-kadang menjadi alasan untuk melakukan pemisahan yang dapat berubah menjadi gerakan emosional tanpa dilandasi pemikiran dan pemahamn yang …
Perdebatan panjang mengenai persatuan dan kesatuan bangsa dan ancaman disintegrasi bagsa akhir-akhir ini muncul kembali seirig dengan adanya gerakan masif maupun yang bersifat psikologis ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuntutan akan pemerataan hasil pembangunan dan pelayanan publik kadang-kadang menjadi alasan untuk melakukan pemisahan yang dapat berubah menjadi g…
Buku yang di terbitkan ini adalah hasil karya penyusun dalam usahanya menyempurnakan bukunya yang pertama berjudul Ikhtisar Perkembangan Otonomi Daerah 1903-1958 yang termasuk dalam daftar buku yang di wajibkan bagi Fakutas-Fakultas Hukum Negeri oleh Konsorsium hukum pada Fakultas-fakultas Hukum di Indoneia dalam garis besarnya dan ingin menambahkan perkembangan sampai saat terakhir pada bukun…
Masalah otonomi daerah senantiasa menjadi perhatian yang menarik untuk dibicarakan baik dikalangan ilmuwan bidang pemerintahan, praktisi maupun para pengamat. Menemukan titik simpul yang tepat yang mengatur keseimbangan hubungan kewenangan anatara Pemerintahan Pusat dan Pemrintahan Daerah, anatara Pemerintahan daerah Tingkat I dan Pemerintahan daerah Tingkat II membutuhkan studi dan penelitian …