Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang hubungan anatara pemerintah pusat dan pemerintah daerah/wlayah maka dianggap sangat bermanfaat untuk sebelum memasuki masalah tersebut diatas, lebih dahulu memberi uraian sekali pun hanya dalam garis besarnya saja tentang Pemerintah Daerah dan Pemerintah Wilayah. Terutama mengenai sistem yang dipakai dalam menjalankan pemerintahn daerah tingkat jani…
Penyelenggaraan otonomi daerah yang dimulai sejak 1 januari 2001 telah berjalan lebih dari setahun. Namun Demikian, dalam perjalanannya ternyata masih diselimuti dengan berbagai masalah dan kendala. Hal ini terjadi karena persoalan otonomi daerah cukup rumit dan kompleks serta banyak sekali keterkaitan dan melibatkan variabel lainnya.
Buku ini membahas materi meliputi membangunparadigma indonesia baru paska kegagalan reformasi, reformasi birokrasi indonesia, otonomi daerah & Good regulatory governance, Formulasi anggaran daerah, Dan membangun kepercayaan publik melalui pemilihan kepala daerah secara langsung.
Administrasi dan Birokrasi Pemerintah membawa kita untuk mengenali lebih jauh bagaimana kesulitan untuk membangun kepercayaan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah telah menjerumuskan bangsa Indonesia ke dalam lembah masalah publik. Penulis menawarkan alternatif solusi untuk merevitalisasi peran masyarakat dan pemerintah dalam mengembangkan potensi faktual melalui konsep citizenship (kewargan…
Langkah kreatif tata kelolapemerintah dan pemerintahan Daerah merupakan buku yang berisi delapan bab yang mencerminkan delapan langkah kreatif tata kelola pemerintah dan pemerintah daerah. Perbedaan dalam penulisan buku ini terletak pada cara pandang yang berbeda dari biasanya mengenai tata kelola pemerintahan yang sudah banyak ditulis oleh para pakar , ilmuan dan praktisi pemerintahan lainnya.
Agar dapat melaksanakan berbagai tugas yang dipikulkan kepadanya, pemerintah daerah membutuhkan dana. Ini berarti pemerintah daerah perlu memiliki wewenang untuk mengenakan pajak pada penduduk setempat, menetapkan besar pungutan atas pelayanan masyarakat yang disediakannya.
Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang, yakni undsang-undang nomor 22 tahun 1999. sementara itu yang dimaksudkan dengan daerah otopnom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan menguru…
Sejalan dengan diberlakukannya undang-undang tersebut dan diterapkannya prinsip-prinsip otonomi daerah, maka bersamaan dengan itu pula muncul kendala-kendala yang harus diatasi segera seperti mengani kesiapan daerah, proposi perimbangan keuangan pusat daerah , penataan organisasi perangkat daerah , penataan dokumen atau arsip, tata cara pemilihan dan pertanggungjawaban kepala daerah dan masih b…
Isi buku ini diangkat dari tulisan-tulisan lepas penulis yang pernah dimuat dalam harian pikiran rakyat bandung. Tulisan-tulisan lepas itu pada dasarnya merupakan kesaksian penulis atas masalah dan peristiwa sastra yang berlaku pada kira-kira awal tahun delapan puluh sampai tahun delapan puluh enam. Penulis berpendapat bahwa kesaksian masa lalu yang Berpotong-potong itu patut dihimpun dalam sat…