Risalah Rapat Komisi a Sidang Umum MPR RI

Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dilangsungkan pada tanggal 1 sampai dengan 21 Oktober 1999 yang lalu merupakan Sidang Umum hasil pemilihan umum yang dipercepat sebagaimana ditetapkan dalam Sidang Istimewa MPR 1998 guna memenuhi tuntutan reformasi yang berlangsung dihampir seluruh Persada Nusantar. Pemilu itu sendiri diikuti oleh 48 partai politik, namun hanya 21 partai yan…

Risalah Rapat Komisi A Sidang Umum MPR RI

Tuntutan reformasi dan demokratisasi di segala bidang itu telah memaksa MPR melakukan persidangan secara maraton. Kalau pada sidang-sidang sebelumnya ada waktu yang sangat longgar bagi Badan Pekerja mempersiapkan bahan-bahan Sidang Umum kali ini tidak demikian. dengan waktu yang relatip singkat, selama 8 hari Badan pekerja melakukan rapat-rapat yang sangat padat dan ketat untuk mempersiapkan ba…

Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Hasil S…

Ketetapan-Ketetapan MPR pada Sidang Tahunan MPR 2002

Pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tahun 2002 telah dihasilkan enam Ketetapan dan terutama perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Semua Ketetapan dan perubahan Keempat UUD 1945 itu terutama secara lengkap dalam buku kecil ini.

Putusan Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2001

Perubahan Ketiga UUD RI 1945rnSetelah menelaah,dan mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh hal-ha yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat,bangsa dan negara,serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan pasal 37 UUD tahun 1945. MPR mengubah dan/atau menambah pasal 1 ayat (2) s/d Pasal 24C Ayat (1),(2),(3),(4),dan (5) dan (6)

Putusan Sidang tahunan MPR RI Tahun 2001

Hasil Sidang Istimewa MPR RI Tahun 2001 Buku Ketiga Jilid 4

Risalah Rapat Badan Pekerja MPR RI Jilid 1

Risalah Rapat Komisi B Sidang Umum MPR RI Jilid 10

Ketentuan Umum Perpajakan

Undnag-Undang KUP merupakan hukum pajak formal untuk menjalankan hukum pajak material bahkan harus diakui bahwa Undang - Undang KUP menjadi dasar Undang- Undang maupun Peraturan daerah tentang Pajak Daerah. Namun, tidak semua orang bisa memahami Undang-Undnag KUP dengan mudah karebna banyaknya peraturan pelaksananya. Buku ini menawarkan sebuah pendekatan yang disajikan dengan sebuah gambaran be…