Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia tahun 2001

Adapun isi buku himpunan sebagaimana memuat peraturan perundangan dan instruksi presiden yang dikeluarkan juli '01-Desember '01 jumlah peraturanya 93 buah terdiri dari :rnI. 9 Undang-undang;rnII.31 Peraturan Pemerintah;rnIII.50 Keputusan Presiden;dan rnIV. Instruksi Presiden

Hipmpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia

Perma RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia)rnWujud Kerancuan Antar…

Buku ini menjawab pertanyaan mengapa Mahkamah Agung Menerbitkan PERMA RI dan bagaimana pula kewenangan Mahkamah Agung dalam menerbitkan PERMA RI?rnBagaimana keberadaan dan kedudukan PERMA RI didalam sistem perundangan?rnBagaimanakah peranan PERMA RI dalam memenuhi kebutuhsn penyelenggaraan pemerintahan,khusus di bidang peradilan?rn

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Izin usah…

Pembangunan ekonomi yang didasarkan kepada demokrasi ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. olehkarenanya maka Pemerintah Berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim sehat bagi perkembangan dunia usaha, sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbinga…

Seri Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia 1993 (Bagian I)

Setelah memasuki paruh 1993 ternyata banyak Peraturan Perundang - Undangan republik Indonesia yang dikeluarkan. Mulai dari ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia hasil sidang umum majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia 1993,peraturan /keputusan mengenai deregulasi di bidang otomotif/perdagangan dan peraturan pemerintahan sebagai penjelasan/petunjuk pelaksaan uand…

Putusan Majelis Pemusyawaratan Rakyat republik Indonesia

Perubahan kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945rnSetelah menpelajari menelaah dan mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat,bangsa dan negara serta dengan menggunakan kewenangan nya berdasarkan Pasal 37 Undang -Undang dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945,Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indon…

Peraturan-Peraturan Baru kepegawaian 1981

Peraturan Peraturan Baru Lepegawaian 1981 Tentangrn- Pelaksanaan latihan Pra Jabatanrn-Tindakan administratip dan hukuman disiplin pegawai negeri yang memiliki/menggunakan ijazah palsu/aspalrn-Pelaksanaan ujian dinasrn-Tanggung jawab fungsionil pendidikan dan latihanrn-Perawatan tunjangan cacat dan uang duka pegawai negeri sipil

Himpunan Peraturan-Peraturan Hukum Acara Pidana (sampai 1978)

Kitab Himpunan Seperti ini sangat dibutuhkan dan kedua,tujuan untuk memberikan sumbangan kepada para pejabat-pejabat yang berkecimbung dalam lapangan hukum,para mahasiswa sera masyarakat kita pada umumnya.

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pertambangan Bahan Galian Golongan C Da…

Asas Negara Hukum, Peraturan Kebijakan, Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik

Dalam buku ini disajikan uraian nengenai perkembangan pemahaman manusia terhadap asas negara hukum. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa makna negara hukum tidalah statis, tetapi dinamis. Prinsip atau pokok-pokok pendirian baru yang tidak dikenal asas nnegara hukum sebelumnnya kemudian lahir dan berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan manusia dan perkembangan zaman. pada perk…