ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK DIWUJUDKAN DENGAN ADANYA PERENCANAAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG.PERENCANAAN DIDAHULUI DENGAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK (accademie draft),IMPLEMEMTASI PARTISIPASI PUBLIK (public partisipation) SECARA OPTIMAL PADA FASE PENYIAPAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG,SERTA ANTISIPASI MENGENAI KEMUNGKINAN PENGUJIAN UNDANG-ANDANG,MELALUI …
Peraturan Peraturan Baru Lepegawaian 1981 Tentangrn- Pelaksanaan latihan Pra Jabatanrn-Tindakan administratip dan hukuman disiplin pegawai negeri yang memiliki/menggunakan ijazah palsu/aspalrn-Pelaksanaan ujian dinasrn-Tanggung jawab fungsionil pendidikan dan latihanrn-Perawatan tunjangan cacat dan uang duka pegawai negeri sipil
Kitab Himpunan Seperti ini sangat dibutuhkan dan kedua,tujuan untuk memberikan sumbangan kepada para pejabat-pejabat yang berkecimbung dalam lapangan hukum,para mahasiswa sera masyarakat kita pada umumnya.
Dalam buku ini disajikan uraian nengenai perkembangan pemahaman manusia terhadap asas negara hukum. Dari uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa makna negara hukum tidalah statis, tetapi dinamis. Prinsip atau pokok-pokok pendirian baru yang tidak dikenal asas nnegara hukum sebelumnnya kemudian lahir dan berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan manusia dan perkembangan zaman. pada perk…
Terbitnya Seri Himpunan Peraturan Perundang - undangan di bidang lingkungan hidup yang disusun saudara-saudara Moestadji dan Daud Silalahi ini,merupakan saha patut dihargai,tertama setelah berlakunya UU no.4 Tahun 1982 tentang ketentuan -ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup,disingkat UULH 1982
Peraturan daerah Provinsi maupun Peraturan Daerah Kabupaten / kota sebagai dasar pemungutan Pajak Daerah maupun retribusi daerajh mencakup hal-ha yang telah ditetapkan dalam undang-undang pajak daerah dan retribusi daerah, mengatur secara detail ketentuan yang di muat dalam suatu peraturan daerah dan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan lain yang dapat dimuat dalam peraturan tersebut serta …
Undang-Undang ini sebetulnya bermaksud untuk mengubah sifat Komite nasional Daerah menjadi suatu badan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan ini dimaksudkan berlaku untuk semua daerah kecuali daerah ke Sultanan Yogyakarta dan Ke Sunanan Surakarta. Komite Nasional daerah yang menjelma menjadi Badan PerwakilanRakyat Daerah itu diketuai oleh Kepala Daerah dan mempunyai tugas mengatur rumah tangga da…
Buku ini Dilengkapi dengan:rn9 Undang-Undang rn5 Peraturan Pemerintahrn2 Keputusan Presidenrn1 Instruksi Presidenrn2 Ketetapan MPRrn2 Keputusan Jaksa Agung