Buku ini membahas materi meliputi membangunparadigma indonesia baru paska kegagalan reformasi, reformasi birokrasi indonesia, otonomi daerah & Good regulatory governance, Formulasi anggaran daerah, Dan membangun kepercayaan publik melalui pemilihan kepala daerah secara langsung.
Administrasi dan Birokrasi Pemerintah membawa kita untuk mengenali lebih jauh bagaimana kesulitan untuk membangun kepercayaan yang dihadapi masyarakat dan pemerintah telah menjerumuskan bangsa Indonesia ke dalam lembah masalah publik. Penulis menawarkan alternatif solusi untuk merevitalisasi peran masyarakat dan pemerintah dalam mengembangkan potensi faktual melalui konsep citizenship (kewargan…
Buku ini mengaitkan bahan keterangan dengan prinsip dan masalah dalam bidang pemerintahan dan administrasi Desa dalam rangka usaha untuk memberikan pengetahuan kepada Pamong Desa, para mahasiswa dalam bidang pemerintahan dan para pembaca agar menjadi warga negara yang aktip di dalam masyarakatnya. Buku ini merupakan usaha untuk memberi penyajian yang logis dan yang bersangkutan dengan Pemerinta…
Buku ini adalah masalah pemberdayaan rakyat sebagai tujuan pokok pembangunan dan tantangan serta dilema-dilema yang melingkupinya. Bahwa sementara perbaikan telah terjadi dalam berbagai segi kehidupan masyarakat namun banyak persoalan berat masih juga belum ditangani dengan baik. salah satu [penyebab kesulitan itu bisa dpahami kalau kitra melihat kembali pendekatan pembangunan yang berlaku.
Dan apakah politik mampu mengubah diri atau dapat diubah dari skedar Organisasi Peserta pemilu (OPP) menjadi wadah yang dimiliki dan dikendalikan oleh rakyat para anggotanya dari sekedar alat mencari dan mempertahankan kekuasaan menjadi media partisipasi politik rakyat saluran kewenangan dan lejtimimasi kewenangan dari rakyat dan sarana integrasi nasional.
Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang hubungan anatara pemerintah pusat dan pemerintah daerah/wlayah maka dianggap sangat bermanfaat untuk sebelum memasuki masalah tersebut diatas, lebih dahulu memberi uraian sekali pun hanya dalam garis besarnya saja tentang Pemerintah Daerah dan Pemerintah Wilayah. Terutama mengenai sistem yang dipakai dalam menjalankan pemerintahn daerah tingkat jani…
Berdasarkan surat Penerbit ALUMNI ttgl. Bandung 19 Oktober 1973 saya bersama beberapa teman dari Departemen Hukum Tata-Negara Fakultas Hukum Universitas AIRLANGGA telah mengumpulkan bahan-bahan tambahan tidak saja dibidang pemerintahan dan otonomi daerah, melaikan dibidang yang lebih luas yang meliputi sub-bidang tersebut yakni bidang Hukum Tata Pemerintahan dan/atau Hukum Administrasi Negara.
Buku ini memberi gambaranpertumbuhan desa mulai dari asal muasalnya sampai keberadaannya dalam sistem pemerintahan negara kita. untuk kepentingan praktis yang sangat berguna bagi kepala desa, perangkat desa dan anggaota badan permusyawaratan desa (BPD), buku ini menguraikan scara teknis sistem pemerintahan desa berdasarkan UU No 32 thn 2004 tentang pemerintahan daerah dan peraturan pelaksanaannya.
Buku ini dimaksudkan menguraikan sebagian daripada hukum tatanegara, khususnya tentang: demokrasi dan sistem pemerintahan negara.
Minangkabau tidak dapat dilepaskan dari Islam, sehingga sistem paruik dan dalam tataran yang organisatoris masyrakat adat yaitu nagari, Islam menjadi sendi-sendi utama dari hidup dan perilaku orang minangkabau. Modernisasi dalam masyarakat minangkabau, telah membuat sendi-sendi masyarakat goyah dan selalu dalam transisi.