Adapun isi buku himpunan sebagaimana memuat peraturan perundangan dan instruksi presiden yang dikeluarkan juli '01-Desember '01 jumlah peraturanya 93 buah terdiri dari :rnI. 9 Undang-undang;rnII.31 Peraturan Pemerintah;rnIII.50 Keputusan Presiden;dan rnIV. Instruksi Presiden
Buku ini menjawab pertanyaan mengapa Mahkamah Agung Menerbitkan PERMA RI dan bagaimana pula kewenangan Mahkamah Agung dalam menerbitkan PERMA RI?rnBagaimana keberadaan dan kedudukan PERMA RI didalam sistem perundangan?rnBagaimanakah peranan PERMA RI dalam memenuhi kebutuhsn penyelenggaraan pemerintahan,khusus di bidang peradilan?rn
Pembangunan ekonomi yang didasarkan kepada demokrasi ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. olehkarenanya maka Pemerintah Berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim sehat bagi perkembangan dunia usaha, sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbinga…
Setelah memasuki paruh 1993 ternyata banyak Peraturan Perundang - Undangan republik Indonesia yang dikeluarkan. Mulai dari ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia hasil sidang umum majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia 1993,peraturan /keputusan mengenai deregulasi di bidang otomotif/perdagangan dan peraturan pemerintahan sebagai penjelasan/petunjuk pelaksaan uand…
Kitab Himpunan Seperti ini sangat dibutuhkan dan kedua,tujuan untuk memberikan sumbangan kepada para pejabat-pejabat yang berkecimbung dalam lapangan hukum,para mahasiswa sera masyarakat kita pada umumnya.
Terbitnya Seri Himpunan Peraturan Perundang - undangan di bidang lingkungan hidup yang disusun saudara-saudara Moestadji dan Daud Silalahi ini,merupakan saha patut dihargai,tertama setelah berlakunya UU no.4 Tahun 1982 tentang ketentuan -ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup,disingkat UULH 1982
Buku ini Dilengkapi dengan:rn9 Undang-Undang rn5 Peraturan Pemerintahrn2 Keputusan Presidenrn1 Instruksi Presidenrn2 Ketetapan MPRrn2 Keputusan Jaksa Agung