Meskipun negara kita tidak menganut sitem precedent,dimana suatu putusan pengadilan yang terdahulu mengikat pengadilan yang memutus kemudian,namun pada umumnya,setiap putusan yang dirasakan baik,tepat dan adil akan diikuti oleh pengadilan-pengadilan yang lainnya apa bila menghadapi persoalan yang sama,sehingga akan terbentuklah Yurisprudensi yang tetap.
Himpunan Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara PHI Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Disertai Ulasan Hukum jilid 1 (disertai ulasan hukum) dapat dijadiakan sebagai paduan bagi siapa saja yang akan yang akan atau sedang berpekara dipengadilanphi.
Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan negara tertinggi berperan melakukan pembangunan hukum melalui putusan-putusannya. Putusan Mahkamah Agung yang emmenuhi kriteria Yurisprudensi berperan sebagai sumber hukum formal karena rumusan kaidah hukum dalam Yurisprudensi tersebut dapat dijadikan pedoman penyelesaian atas berbagai sengketa yang sejenis.
Buku ini menjawab pertanyaan mengapa Mahkamah Agung Menerbitkan PERMA RI dan bagaimana pula kewenangan Mahkamah Agung dalam menerbitkan PERMA RI?rnBagaimana keberadaan dan kedudukan PERMA RI didalam sistem perundangan?rnBagaimanakah peranan PERMA RI dalam memenuhi kebutuhsn penyelenggaraan pemerintahan,khusus di bidang peradilan?rn
Buku ini memberikan pemahaman yang utuh mengenai konsepsi pengujian peraturan perundang-undangan sebagai mekanisme yang diperlukan untuk menegakkan negara hukum yang demokratis di Indonesia. Buku ini memberikan data dan analisis bahwa pemikiran pentingnya pengujian peraturan periundang-undangan di Indonesia bukan merupakan hal yang baru. Sejak pembahasan UUD/konstitusi yang dilakukan oleh BPUPK…
Banyak orang yang terpaksa tidak melaksanakan kewajiban pengabdiannya kepada Allah, khususnya kewajiban shalat, sekalipun sebelum dia sakit dia sakit dia termasuk orang yang taat menjalan ibadah shalat
Dalam konteks pengujian konstitusionalitas undang - undang , MK mengakui adanya ruang bebas bago pembentuk undang - undang. Ruang demikian disebut sebagai " Kebijakan Hukum Terbuka " yang menempatkan semua rumusan norma undang - undang sebagai bernilai konstitusional selama tidak ada norma payung di dalam UUD 1945 yang dapat difungsikan sebagai parameter uji. Dengan kata lain, kekosongan norma …
Buku Pengantar Hukum Konstitusi dan Acara Mahkamah Konstitusi ini ditulis untuk memenuhi kebutuhan referensi yang dapat dipakai oleh berbagai kalangan yang ingin mnambah khasanah keilmuan mengenai hukum konstitusi.