Hubungan Tata Kerja antara Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwaklian R…

Didasari atau tidak, terbitnya buku ini adalah bukti dari rasa tanggungjawab dan rasa cinta penulisnya kepada permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Namun adalah wajar apabila dalam rangka menggali dan memecahkan permasalahan tersebut kekuarangan.

Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia

Penyelenggaraan otonomi daerah yang dimulai sejak 1 januari 2001 telah berjalan lebih dari setahun. Namun Demikian, dalam perjalanannya ternyata masih diselimuti dengan berbagai masalah dan kendala. Hal ini terjadi karena persoalan otonomi daerah cukup rumit dan kompleks serta banyak sekali keterkaitan dan melibatkan variabel lainnya.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Republik IndonesiarnPanduan Pemasyar…

Penerbitan buku Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Republik IndonesiarnPanduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan urutan bab,pasal,dan ayat serta ketetapan dan keputusan MPR merupakan upaya strategi dalam rangka memberikan informasi yang luas kepada masyarakat tentang Undang-…

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik IndonesiarnBahan Tayang Materi Sosialisai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Penetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

KETETAPAN-KETETAPAN MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA HASIL S…

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia

Mengenal Pengaruh Tata Kalimat Arab Terhadap Tata Kalimat Melayu

Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Pedesaan Perkotaan Dan Wilayah

Dalam edisi kedua dari buku ini diadakan beberapa perubahan yang penting, misalnya; perubahan Direktorat Jenderal Agraria menjadi Badan Pertahanan Nasional (BPN), ds. Selainitu edisi ini diberikan juga beberapa tambahan yang sesuai dengan perkembangan umum pada dewasa ini.

Hukum Tata Pemerintahan

Buku ini merupakan kumpulan materi kuliah yang penulis berikan kepada mahasiswa di mata kuliah hukum tata pemerintahan, materi - materi ini penulis kelompokkan ke dalam 14 BAB dimana diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang kedudukan hukum tata pemerintahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. rnPenulis juga berupaya menyajikan buku ini dengan tulisan yang mudah dimengerti dan dipahami…

Tata Sastra