Penyelenggaraan otonomi daerah selama ini belum dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan sehingga banyak mengalami kegagalan dan tidak mencapai sasaran yang ditetapkan. Kegagalan dalam pengaturan pembagian dan pemanfaatan sumber daya nasional serta perimbangan keuangan antara pusat dan daerah yang belum dilaksanakan secara proporsional itu menimbulkan ketidakpuasan dan ketersinggungan rasa kead…
Sistem pemerintahan daerah di Indoensia menurut konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 berdasarkan penjelasannya dinyatakan bahwa daerah Indoensia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi pula dalam daerah yang lebih kecil. Di daerah-daerah yang bersifat otonom (steak and locale rechtsmeenchappen) atau bersifat daerah administrasi belaka, semuanya menurut aturan yang ditet…
Buku ini merupakan kumpulan materi kuliah yang penulis berikan kepada mahasiswa di mata kuliah hukum tata pemerintahan, materi - materi ini penulis kelompokkan ke dalam 14 BAB dimana diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang kedudukan hukum tata pemerintahan dalam sistem pemerintahan di Indonesia. rnPenulis juga berupaya menyajikan buku ini dengan tulisan yang mudah dimengerti dan dipahami…
Berdasarkan surat Penerbit ALUMNI ttgl. Bandung 19 Oktober 1973 saya bersama beberapa teman dari Departemen Hukum Tata-Negara Fakultas Hukum Universitas AIRLANGGA telah mengumpulkan bahan-bahan tambahan tidak saja dibidang pemerintahan dan otonomi daerah, melaikan dibidang yang lebih luas yang meliputi sub-bidang tersebut yakni bidang Hukum Tata Pemerintahan dan/atau Hukum Administrasi Negara.
Praktik penyelenggaraan pemerintahan pemerintah yang memegang semua kendali dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun kini, paradigma penyelenggaraan pemerintahan seperti ini telah mengalami perubahan mendasar.
Praktik penyelenggaraan pemerintahan pemerintah yang memegang semua kendali dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Namun kini, paradigma penyelenggara pemerintahan seperti ini telah mengalami perubahan mendasar.
Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Airlangga telah mengumpulkan bahan-bahan tambahan tidak saja dibidnag pemerintahan dan otonomi daerah, melainkan dibidnag yang lebih luas yang meliputi sub-bidang tersebut yakni bidnag Hukum Tata Pemerintahan dan/atau Hukum Administrasi Negara.
Dalam buku ini disajikan berbagai materi bahasan penting diantaranya adalah good governance, paradigma baru (reiventing goverment) yang bersemangat entrepreneurial, bernuansa kompetitif, mengacu pada hasil dan kebutuhan pelanggan, mirip perusahaan yang antisipatif, yang di desentralisasikan, dan berorientasi pasar, strategi 5 C (core, consequences, customer, control and culture strategy), visi,…
Era reformasi menginginkan perubahan di segala bidang dalam kebijakan pemerintahan di negara Indonesia. Hasrat perubahan data dari berbagai kalangan masyarakat yang menuntut adanya keseimbangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah. Untuk memenuhi salah satu tuntutan masyarakat tersebut, Pemerintahan Pusat memberikan kewenangan yang penuh kepada Pemerintahan Daerah untuk mengurus sendiri kepenti…
Buku pemerintahan daerah ini bertujuan agar para mahasiswa mampu memahami dan mendalami berbagai konsep yang berkaitan dengan peraturan pemerintaha daerah dan prakteknya yang berlaku sekarang di Indonesia dan para mahasiswa di harapkan mampu memahami hakikat makna dan hukum administrasi pemerintahan daerah secara baik serta dapat mengkritisi inflementasi peraturan dalam tugas Pemerintahan daera…