Ditapis dengan
Kebijakan pendidikan era otonomi daerah
Secara rinci, berbagai topik yang mengetengahkan problematika dunia pendidikan dijelaskan di dalam buku ini dengan menggunakan teknik analisis swot, yaitu memperhatikan kekuatan, kelemahan, peluang, serta tantangan yang dimiliki oleh suatu kebijakan. Berbagai kebijakan tersebut antara lain desentralisasi pendidikan, melalui undang-undang otonomi daerah, problematika seputar pendidikan moral dan…
Politik Pendidikan Agama Dalam Era Pluralisme
Didalam buku ini,Dr.Soerozi,M.Ag. mengangkat topik pluralisme agama dan dinamikanya dalam berbagai kebijaksanaan pendidikan agama yang pernah terjadi di Indonesia,yakni pada masa penjajah portugis masa kekuasaan VOC masa penjajahan Hindia Belanda dan Masa Indonesia Merdeka. Dari jalan panjang tersebut,penulis buku ini berpendapat bahwa Indonesia yang multi teknik dan multi Agama,memerlukan kebi…
Otonomi pendidikan
Buku ini Berupaya memaparkan berbagai perubahan dalam penyelenggaraa pendidikan sebagai akibat diimplementasikannya kebijakan otonomi daerah. Dimulai dengan konsep-kosep desentralisasi pendidikan itu sendiri,peningkatan kapasitasotonomisasi sekolah, pelaksanaan manajeman berbasis sekolah, pemberdayaan komite sekolah, pengelolaan sistem manajemen pendidikan sekolah, otonomi perguruan tinggi, d…
STRATEGI & KEBIJAKAN PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KARAKTER
Pendiddikan Karakter merupakan pendidikan ikhwal karakter, atau pendidikan yang mengajarkan hakikat karakter dalam ketiga ranah cipta, rasa dan karsa.
Otonomi daerah dan daerah otonom
Otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan undang-undang, yakni undsang-undang nomor 22 tahun 1999. sementara itu yang dimaksudkan dengan daerah otopnom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu yang berwenang mengatur dan menguru…
Otonomi Daerah Dan Daerah Otonom
Sejalan dengan diberlakukannya undang-undang tersebut dan diterapkannya prinsip-prinsip otonomi daerah, maka bersamaan dengan itu pula muncul kendala-kendala yang harus diatasi segera seperti mengani kesiapan daerah, proposi perimbangan keuangan pusat daerah , penataan organisasi perangkat daerah , penataan dokumen atau arsip, tata cara pemilihan dan pertanggungjawaban kepala daerah dan masih b…
Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa
Perdebatan panjang mengenai persatuan dan kesatuan bangsa dan ancaman disintegrasi bangsa akhir-akhir ini muncul kembali seiring dengan adanya gerakan masif maupun yang bersifat psikologis ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kadang-kadang menjadi alasan untuk melakukan pemisahan yang dapat berubah menjadi gerakan emosional tanpa dilandasi pemikiran dan pemahamn yang …
Memandu otonomi daerah menjaga kesatuan bangsa
Perdebatan panjang mengenai persatuan dan kesatuan bangsa dan ancaman disintegrasi bagsa akhir-akhir ini muncul kembali seirig dengan adanya gerakan masif maupun yang bersifat psikologis ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tuntutan akan pemerataan hasil pembangunan dan pelayanan publik kadang-kadang menjadi alasan untuk melakukan pemisahan yang dapat berubah menjadi g…
Aspek-Aspek Hukum Otonomi Daerah
Buku yang di terbitkan ini adalah hasil karya penyusun dalam usahanya menyempurnakan bukunya yang pertama berjudul Ikhtisar Perkembangan Otonomi Daerah 1903-1958 yang termasuk dalam daftar buku yang di wajibkan bagi Fakutas-Fakultas Hukum Negeri oleh Konsorsium hukum pada Fakultas-fakultas Hukum di Indoneia dalam garis besarnya dan ingin menambahkan perkembangan sampai saat terakhir pada bukun…
Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-Fakt…
Masalah otonomi daerah senantiasa menjadi perhatian yang menarik untuk dibicarakan baik dikalangan ilmuwan bidang pemerintahan, praktisi maupun para pengamat. Menemukan titik simpul yang tepat yang mengatur keseimbangan hubungan kewenangan anatara Pemerintahan Pusat dan Pemrintahan Daerah, anatara Pemerintahan daerah Tingkat I dan Pemerintahan daerah Tingkat II membutuhkan studi dan penelitian …
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah