Undnag-Undang KUP merupakan hukum pajak formal untuk menjalankan hukum pajak material bahkan harus diakui bahwa Undang - Undang KUP menjadi dasar Undang- Undang maupun Peraturan daerah tentang Pajak Daerah. Namun, tidak semua orang bisa memahami Undang-Undnag KUP dengan mudah karebna banyaknya peraturan pelaksananya. Buku ini menawarkan sebuah pendekatan yang disajikan dengan sebuah gambaran be…
Buku Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (KUP) Dan Pajak Penghasilan (pph) Wajib Pajak ini berisi tata cara pemeriksaa pajak, tata cara restitusi, tata cara keberatan dan sebagainya, yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Kuangan Republik Indonesia (MKRI).
Pada saat ini hampir setiap tindak pidana yang terjadi dilakukan oleh lebih dari seorang. Jadi pada setiap tindak pidana itu selalu terlibat dari pada seorang yang berarti terdapat orang-orang lain yang turut serta dalam pelaksanaan tindak pidana itu diluar seorang pelaku.
Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dilangsungkan pada tanggal 1 sampai dengan 21 Oktober 1999 yang lalu merupakan Sidang Umum hasil pemilihan umum yang dipercepat sebagaimana ditetapkan dalam Sidang Istimewa MPR 1998 guna memenuhi tuntutan reformasi yang berlangsung dihampir seluruh Persada Nusantar. Pemilu itu sendiri diikuti oleh 48 partai politik, namun hanya 21 partai yan…
Buku ini mengkaji secara detail penerepan prinsip secara umum, mulai dari zaman pendudukan Belanda, Jepang, berlakunya UUPA, hingga diterbitkannya peraturan presiden nomor 36 tahun 2005 tentang pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana telah diubah dengan peraturan presiden no 65 tahun 2006.