Dalam rangka mencari sistem hukum perdata yang nanti akan dituangkan di dalam KUH Perdata Nasional, buku ini ditulis oleh seorang ahli di bidang ini sebagai produk kerjasama BPHN dengan penulis dan penerbit. Sebagai buku teks, buku ini sangat bermanfaat bagi para teoritis, praktis atau siapa saja yang ingin mengetahui hukum benda yang sedang kita cari.
Buku ini diterbitkan dengan materi terutama menyangkut politik hukum kita menuju hukum nasional seperti yang kita cita-citakan demi terwujudnya negara hukum Republik Indonesia.
Di dalam buku ini kami bahas perihal warisan menurut ketiga sistem hukum tersebut di atas secara ringkas dengan harapan dapat membantu para mahasiswa Fakultas Hukum, terutama yang mengambil Jurusan Perdata. Setiap penyampaian teori kami sertakan bermacam-macam kasus serta perhitungan warisan dan siapa ahli waris yang berhak pemahaman dari kasus perkasus para mahasiswa dan pemakai lainnya dapat …
Buku ini merupakan kumpulan materi kuliah yang penulis berikan kepada mahasiswa di mata kuliah Sistem Hukum Indonesia , materi - materi ini penulis kelompokkan di dalam 14 BAB dimana diharapkan dapat memberikan penjelasan tentang sistem hukum di Indonesia. rnPenulis juga berupaya menyajikan buku ini dengan tulisan yang mudah dimengerti dan dipahami oleh para mahasiswa, sehingga tujuan awal dari…
Pembahasan Rekonstruksi Sistem Hukum Pabean Indoensia yang dikaji dalam buku ini merupakan materi hukum yang jarang sekali dikupas dengan pendekatan ilmu hukum. Buku ini mengupas rekontruksi sistem yang mencakup komponen satruktur, substansi, dan kultur pabean yang diawali dengan sejarah hukum pabean dengan aspek-aspek hukum lain yang terkait, kemudian diakhiri dengan formalitas pabean. Karena …
Dalam buku ini kami memeberi gambaran tentang keadaan sistim hukum jang berlaku di Indonesia sebelum Perang Dunia ke-II, jaitu sistim hukum jang berlaku pada zaman kolonial dahulu.
Penyusunan buku ini dengan memperlihatkan berlakunya Undang-Undang Pokok Agraria Undang-Undang No. 5 tahun 1960 yang membawa perubahan-perubahan terhadap berlakunya buku II KUH perdata, yaitu mencabut berlakunya ketentuan-ketentuan mengenai Hak-Hak kebendaan yang bertalian dengan tanah dari buku II KUH Perdata kecuali ketentuan-ketentuan mengenai Hipotik.
Dalam buku ini saya kumpulkan karangan, pidato dan ceramah yang pernah saya buat atau adakan pada berbagai kesempatan, yang isinya menyangkut masalah PEMBINAAN HUKUM NASIONAL kita. Semoga ia dapat memberikan sekedar penyuluh bagi mereka yang menaruh minat kepada Hukum yang sekarang berlaku di Tanah Air kita dan bagaimana perkembangannya dikemudian hari.
Sebagai suatu bentuk masyarakat yang majemuk, Indonesia mempunyai berbagai sistem cara adat perkawinan yang satu sama lain berbeda. Hal ini merupakan suatu kekayaan tersendiri bagi khasanah kebudayaan bangsa Indonesia umumnya. Namun demikian, untuk tata cara keadministrasian negara, masalah perkawinan tersebut memerlukan suatu peraturan, perundang-undangan, ataupun ketentuan hukumnya, tanpa me…
Buku ini pada tataran internasional menguraikan Konferensi Paris 1910 dan Konvensi Paris 1919 berkenaan dengan kedaulatan atas wilayah udara, penerbangan lintas damai, zona larangan terbang, pendaftaran dan kebangsaan pesawat udara, persetujuan terbang, keberangkatan dan pendaftaran pesawat udara, larangan pengangkutan, komisi navigasi penerbangan internasional, praktik larangan terbang termasu…