Dalam abad XX ini sangat jelas bahwa setiap bangsa dan negara di dunia,baik negara adikuasa maupun negara berkembang,tidak mungkin lagi berdiri sendiri,dengan kian menngkatnya kecenderungan dalam hubungan antar bangsa. Dalam ketergantungan ini lebih menonjol lagi sebagai akibat globalisasi yang semakin meluas pula.
BUku ini memaparkan pasang surutnya kekuasaan presiden republik Indonesia periode berlakunya undang-undang dasar 1945 dan parameternya, baik periode pertama dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai tanggal 27 Desember 1949, maupun periode kedua berlakunya undang-undang dasar yang sama, dari atnggal 15 Juli 1959 sampai sekarang.
Masalah otonomi daerah senantiasa menjadi perhatian yang menarik untuk dibicarakan baik dikalangan ilmuwan bidang pemerintahan, praktisi maupun para pengamat. Menemukan titik simpul yang tepat yang mengatur keseimbangan hubungan kewenangan anatara Pemerintahan Pusat dan Pemrintahan Daerah, anatara Pemerintahan daerah Tingkat I dan Pemerintahan daerah Tingkat II membutuhkan studi dan penelitian …
Buku ini merupakan buku teks bagi para siswa dan mahasiswa yang mendalami bidang hukum, pemerintahan dan sosial politik. Pembahasan di dalamnya berusaha menggali dan memperdalam pengetahuan tentang asas-asas hukum tata negara sertya hukum tentang hubungan dan masyarakat. Diantaranya membahas tentang sumber hukum tta negara, konstitusi negara, kekuasaan negara, pemerintahan negara hubungan kerja…
Berisi Pasal-Pasal Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dari Pembukaan samapai Bendera,Bahasa,Dan lambang Negara Serta Lagu Kebangsaan
Perubahan kedua Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945rnSetelah menpelajari menelaah dan mempertimbangkan dengan seksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat,bangsa dan negara serta dengan menggunakan kewenangan nya berdasarkan Pasal 37 Undang -Undang dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945,Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indon…
Penerbitan buku Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Republik IndonesiarnPanduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sesuai dengan urutan bab,pasal,dan ayat serta ketetapan dan keputusan MPR merupakan upaya strategi dalam rangka memberikan informasi yang luas kepada masyarakat tentang Undang-…
Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik IndonesiarnBahan Tayang Materi Sosialisai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Penetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia