Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Izin usah…

Pembangunan ekonomi yang didasarkan kepada demokrasi ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. olehkarenanya maka Pemerintah Berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim sehat bagi perkembangan dunia usaha, sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbinga…

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Sistem Pemerintahan Daerah merupakan salah satu aspek penting dalam sistem pemerintahan Indonesia. Pelaksanaan Pemerintahan Daerah tersebut dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia diatur dalam sebuah Undang-undang.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1999

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara dan pembangunan nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan Negra Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

Bahwa efesien dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antarsusunan pemerintahan dan antarpemerintahan daerah.

Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia

Agar dapat melaksanakan berbagai tugas yang dipikulkan kepadanya, pemerintah daerah membutuhkan dana. Ini berarti pemerintah daerah perlu memiliki wewenang untuk mengenakan pajak pada penduduk setempat, menetapkan besar pungutan atas pelayanan masyarakat yang disediakannya.

Keuangan Pemerintah Daerah Di Indonesia

Sejarah Diplomasi Republik Indonesia Dari Masa Ke Masa

Dalam abad XX ini sangat jelas bahwa setiap bangsa dan negara di dunia,baik negara adikuasa maupun negara berkembang,tidak mungkin lagi berdiri sendiri,dengan kian menngkatnya kecenderungan dalam hubungan antar bangsa. Dalam ketergantungan ini lebih menonjol lagi sebagai akibat globalisasi yang semakin meluas pula.

Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kekuasaan presiden republik Indonesia dalam periode berlakunya undang-undang …

BUku ini memaparkan pasang surutnya kekuasaan presiden republik Indonesia periode berlakunya undang-undang dasar 1945 dan parameternya, baik periode pertama dari tanggal 18 Agustus 1945 sampai tanggal 27 Desember 1949, maupun periode kedua berlakunya undang-undang dasar yang sama, dari atnggal 15 Juli 1959 sampai sekarang.

Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1

Buku ini merupakan buku teks bagi para siswa dan mahasiswa yang mendalami bidang hukum, pemerintahan dan sosial politik. Pembahasan di dalamnya berusaha menggali dan memperdalam pengetahuan tentang asas-asas hukum tata negara sertya hukum tentang hubungan dan masyarakat. Diantaranya membahas tentang sumber hukum tta negara, konstitusi negara, kekuasaan negara, pemerintahan negara hubungan kerja…