Perma RI (Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia)rnWujud Kerancuan Antar…

Buku ini menjawab pertanyaan mengapa Mahkamah Agung Menerbitkan PERMA RI dan bagaimana pula kewenangan Mahkamah Agung dalam menerbitkan PERMA RI?rnBagaimana keberadaan dan kedudukan PERMA RI didalam sistem perundangan?rnBagaimanakah peranan PERMA RI dalam memenuhi kebutuhsn penyelenggaraan pemerintahan,khusus di bidang peradilan?rn

Peranan Mahkamah Agung Melalui Putusan-Putusan Hukum Perikatan

Mahkamah Agung sebagai lembaga pengadilan negara tertinggi berperan melakukan pembangunan hukum melalui putusan-putusannya. Putusan Mahkamah Agung yang emmenuhi kriteria Yurisprudensi berperan sebagai sumber hukum formal karena rumusan kaidah hukum dalam Yurisprudensi tersebut dapat dijadikan pedoman penyelesaian atas berbagai sengketa yang sejenis.

Himpunan Putusan-Putusan Mahkamah Agung Disertai Kaidah-Kaidahnya

Meskipun negara kita tidak menganut sitem precedent,dimana suatu putusan pengadilan yang terdahulu mengikat pengadilan yang memutus kemudian,namun pada umumnya,setiap putusan yang dirasakan baik,tepat dan adil akan diikuti oleh pengadilan-pengadilan yang lainnya apa bila menghadapi persoalan yang sama,sehingga akan terbentuklah Yurisprudensi yang tetap.

Judical Review Di Mahkamah Agung RI: Tiga Dekade Pengujian Peraturan Perundan…

Buku ini memberikan pemahaman yang utuh mengenai konsepsi pengujian peraturan perundang-undangan sebagai mekanisme yang diperlukan untuk menegakkan negara hukum yang demokratis di Indonesia. Buku ini memberikan data dan analisis bahwa pemikiran pentingnya pengujian peraturan periundang-undangan di Indonesia bukan merupakan hal yang baru. Sejak pembahasan UUD/konstitusi yang dilakukan oleh BPUPK…

Himpunan Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara PHI Pemutusan Hubungan Kerja (P…

Himpunan Putusan Mahkamah Agung Dalam Perkara PHI Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Disertai Ulasan Hukum jilid 1 (disertai ulasan hukum) dapat dijadiakan sebagai paduan bagi siapa saja yang akan yang akan atau sedang berpekara dipengadilanphi.

Hipmpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995 Tentang Izin usah…

Pembangunan ekonomi yang didasarkan kepada demokrasi ekonomi menentukan bahwa masyarakat harus memegang peranan aktif dalam kegiatan pembangunan. olehkarenanya maka Pemerintah Berkewajiban memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pertumbuhan ekonomi serta menciptakan iklim sehat bagi perkembangan dunia usaha, sebaliknya dunia usaha perlu memberikan tanggapan terhadap pengarahan dan bimbinga…

Seri Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia 1993 (Bagian I)

Setelah memasuki paruh 1993 ternyata banyak Peraturan Perundang - Undangan republik Indonesia yang dikeluarkan. Mulai dari ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia hasil sidang umum majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia 1993,peraturan /keputusan mengenai deregulasi di bidang otomotif/perdagangan dan peraturan pemerintahan sebagai penjelasan/petunjuk pelaksaan uand…

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia tahun 2001

Adapun isi buku himpunan sebagaimana memuat peraturan perundangan dan instruksi presiden yang dikeluarkan juli '01-Desember '01 jumlah peraturanya 93 buah terdiri dari :rnI. 9 Undang-undang;rnII.31 Peraturan Pemerintah;rnIII.50 Keputusan Presiden;dan rnIV. Instruksi Presiden

Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia: Identifikasi Faktor-Fakt…

Masalah otonomi daerah senantiasa menjadi perhatian yang menarik untuk dibicarakan baik dikalangan ilmuwan bidang pemerintahan, praktisi maupun para pengamat. Menemukan titik simpul yang tepat yang mengatur keseimbangan hubungan kewenangan anatara Pemerintahan Pusat dan Pemrintahan Daerah, anatara Pemerintahan daerah Tingkat I dan Pemerintahan daerah Tingkat II membutuhkan studi dan penelitian …