Sistem-sistem Pemerintahan Negara-negara Asean

Setelah Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1945 menjadi negara merdeka, perhubungan dengan negara-negara lain di dunia menjadi semakin meluas. Negara Republik Indonesia lalu membuka dirinya bagi masuknya bermacam-macam pengaruh, baik dalam arti yang positif maupu dalam arti yang negatif. Hal ini lebih-lebih dapat dimengerti, karena letak wilayah negara Indonesia yang berada di antara dua Samude…

Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi

Tulisan ini diangkat dari disertasi penilis yang di ajukan dalam Sidang Promosi untuk memperolrh gelar DOKTOR dalam ilmu Hukum pada Universitas Padjajaran di Bandung pada tanggal 22 Juli 1978. Disrtai ini ditulis ketika penulis mendapat kesempatan untuk belajar di luar negeri, yaitu Rijksunivrsitet Leiden, Faculteitder Rechtsgeleerdheid. Sebagai orang indonesia yang 'secara kebetulan' mempuny…

Hak Menguji Material di Indonesia

Tentang lembaga-Lembaga negara Menurut UUD 1945

Dalam UUD 1945 Tidak ditentukan secara tegas bagaimanakah pembentukan majelis permusyawaratan rakyat. Dari Pasal 5 pasal UUD tentang Majelis itu tidak ada satu pasalpun yang mengatur tentang pembentukan badan tertinggi dalam negara.

Hak Menguji Materil Di Indonesia

Di dalam 26 undang-undang no.14 tahun 1970 diatas diatur tentang hak menguji materil. Menurut ketentuan diatas peraturan yang dapat diuji adalah peraturan-peraturan yang lebih rendah dari undang-undang sedang yang diberi wewenang untuk menguji adalah mahkama agung.

Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945

Untuk cetakan ketiga ini, penerbit perlu memberikan beberapa patah kata pengantar, berhubung penulis pada waktu cetak ulang ini dilakukan sedang melanjutkan studinya di Negeri Belanda.

Prosedur Dan Sistem Perubahan Konstitusi

konstitusi Republik Indonesia yang dimaksud ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu sehari setelah dinyatakannya proklamasi kemerdekaan.

Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945

Buku ini menguraikan tentang lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945. Beberapa hal yang dibicarakan mencakup: demokrasi dan demokrasi dan demokrasi pancasila tentang hal DPR, MPR, Jabatan presiden dan wakil presiden, DPA, BPK, dan MA.

TENTANG LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA MENURUT UUD 1945

Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945