Ilmu Perundang Undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya

Salah satu program kerja Konsorsium Ilmu Hukum (KIH) adalah mendorong dan meningkatkan penulisan buku-buku teks di bidang hukum. Program ini sudah ada sejak pimpinan KIH dipegang oleh Prof. Satjipto Rahardjo dan Prof. J. E. Sahetapy, anatra lain dalam rangka proyek kerja sama hukum dengan Belanda. Di bawah pimpinan Ketua KIH Prof. Mochtar Kusuma Atmadja program ini dilanjutkan meskipun secara m…

Hipmpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia

Peraturan Perundang-Undangan Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang ini sebetulnya bermaksud untuk mengubah sifat Komite nasional Daerah menjadi suatu badan Perwakilan Rakyat Daerah. Peraturan ini dimaksudkan berlaku untuk semua daerah kecuali daerah ke Sultanan Yogyakarta dan Ke Sunanan Surakarta. Komite Nasional daerah yang menjelma menjadi Badan PerwakilanRakyat Daerah itu diketuai oleh Kepala Daerah dan mempunyai tugas mengatur rumah tangga da…

Seri Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia 1993 (Bagian I)

Setelah memasuki paruh 1993 ternyata banyak Peraturan Perundang - Undangan republik Indonesia yang dikeluarkan. Mulai dari ketetapan majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia hasil sidang umum majelis permusyawaratan rakyat republik indonesia 1993,peraturan /keputusan mengenai deregulasi di bidang otomotif/perdagangan dan peraturan pemerintahan sebagai penjelasan/petunjuk pelaksaan uand…

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia tahun 2001

Adapun isi buku himpunan sebagaimana memuat peraturan perundangan dan instruksi presiden yang dikeluarkan juli '01-Desember '01 jumlah peraturanya 93 buah terdiri dari :rnI. 9 Undang-undang;rnII.31 Peraturan Pemerintah;rnIII.50 Keputusan Presiden;dan rnIV. Instruksi Presiden

ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK

ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK DIWUJUDKAN DENGAN ADANYA PERENCANAAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG.PERENCANAAN DIDAHULUI DENGAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK (accademie draft),IMPLEMEMTASI PARTISIPASI PUBLIK (public partisipation) SECARA OPTIMAL PADA FASE PENYIAPAN DAN PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG,SERTA ANTISIPASI MENGENAI KEMUNGKINAN PENGUJIAN UNDANG-ANDANG,MELALUI …

Hukum Tatanegara Teknik Perundang-Undangan

Peraturan perundangan suatu negara, terutama Undang-Undang merupakan barometer negara yang bersangkutan, sehingga dapat dimengerti bahwa di setiap negara usaha untuk menyempurnakan teknik perundang-undangannya selalu ditingkatkan, namun usaha ini di negara-negara yang sedang berkembang pada umumnya mengalami hambatan-hambatan karena perhatiannya masih tertuju pada masalah-masalah politik dan ek…

Hukum Tatanegara: Teknik Perundang-Undangan

Isi buku Hukum Tatanegara bidang Teknik Perundang-undangan Edisi Ketiga cetakan pertama ini sama dengan isi edisi kedua cetakan pertama. Hanya susunannya diadakan sedikit perubahan dengan maksud agar lebih mudah memahaminya.

Perundang - Undangan Pidana Tersendiri ( Nonkodifikasi )

Buku ini memuat delik - delik perundang - undangan pidana sendiri. dalam setiap deliknya, terdapat uraian mengenai penafsiran dan rumusan deliknya. Hal ini yang membedakan buku ini dengan buku perundang - undangan pada umumnya yang biasanya hanya bersifat himpunan undang - undangan saja. Delik - delik yang dibahas dalam buku ini antara lain delik senjata api dan bahan peledak , delik ekonomi , …

Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia

Pembangunan hukum nasional dalam Orde Baru, telah mingkatkan minat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan.