Dalam buku ini secara komprehensif menguraikan perkembangan dan konsolidasi lembaga negara di Indonesia pasca amandemen UUD 1945 di era reformasi serta memberikan pemahaman baru mengenai pengertian dan pengaturan lembaga negara ini. Pemahaman baru ini begitu penting karena masing-masing lembaga menjalankan fungsi , tugas dan kedudukannya, sehingga memerlukan pemahaman yang tepat agar dapat berj…
Dalam UUD 1945 Tidak ditentukan secara tegas bagaimanakah pembentukan majelis permusyawaratan rakyat. Dari Pasal 5 pasal UUD tentang Majelis itu tidak ada satu pasalpun yang mengatur tentang pembentukan badan tertinggi dalam negara.
Untuk cetakan ketiga ini, penerbit perlu memberikan beberapa patah kata pengantar, berhubung penulis pada waktu cetak ulang ini dilakukan sedang melanjutkan studinya di Negeri Belanda.
Buku ini menguraikan tentang lembaga-lembaga negara menurut UUD 1945. Beberapa hal yang dibicarakan mencakup: demokrasi dan demokrasi dan demokrasi pancasila tentang hal DPR, MPR, Jabatan presiden dan wakil presiden, DPA, BPK, dan MA.
Buku ini merupakan ekspos komprehensif mengenai tata negara Indonesia, khususnya pascareformasi yang ditandai dengan amendemen UUD 1945 sejak 1999-2002. Berbagai tema utama yang dihadirkan adalah : Reformasi hukum dan sistem ketatanegaraan Indoensia, Hukum tata negara Indoensia, Konstitusi, bentuk dan sistem pemerintahan Indonesia, Pemerintahan daerah, Hak asasi manusia di Indoensia, warga nega…
Penulisan edisi ii sangat dimudahkan, sebagaimana juga edisi-edisi yang terdahulu, oleh berbagai publikasi dari The Brookings Institutions.
Setelah Indonesia sejak tanggal 17 Agustus 1945 menjadi negara merdeka, perhubungan dengan negara-negara lain di dunia menjadi semakin meluas. Negara Republik Indonesia lalu membuka dirinya bagi masuknya bermacam-macam pengaruh, baik dalam arti yang positif maupu dalam arti yang negatif. Hal ini lebih-lebih dapat dimengerti, karena letak wilayah negara Indonesia yang berada di antara dua Samude…