Ditapis dengan
Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia
Dengan pemboman pearl Harbour pada tanggal 8 Desenber 1941 oleh Angktan udara Jeang, maka mulailah perang asia timur Raya . Pada babak-babak permulaan, maka amat pesatlah kemajuan yang yang diperoleh Bala Tentara Jepang di Asia. Dimana-mana Jepang memeperoleh kemenangan. Dalam waktu yang amat singkat sebagian besar asia tenggra di kuasai oleh jepang. samahal nya di samudra pacific, kepualaua…
Hukum Tata Negara Indonesia
Bukan lagi merupakan rahasia, bahwa saat ini buku-buku tentang pelajaran hukum dalam bahasa indonesia sangat kurang. Sudah barang tentu hal ini merupakan tantangan bagi staf pengajar fakultas hukum. Namun dengan menyadari keadan staf pengajarsekarang ini, di man waktu-waktunya telah banyak disita oleh kegiatan-kegiatan lain untuk sekedar menambah penghasilan, maka kekurangan usaha tersebut dapa…
Azas-Azas Hukum Tata Negara Di Indonesia
Dalam usaha mencari-cari ini sudah barang tentu kita pertama-tama melihat pada apa yang telah terjadi dan nampak baiknya dalam Negara-Negara yang sudah lama merdeka. Dan Negara-negara ini hampir semua berada di Dunia Barat. rnKalau ini benar-benar terjadi, kita harus tidak segan-segan membanting stir agar mobil kenegaraan kita menjurus ke arah yang benar dengan demikian pembahasan Hukum Tatane…
Hukum Tata Negara Indonesia
Sejak terjadinya reformasi di tahun 1998, tonggak sejarah baru dalam perjalanan ketatanegaraan Indonesia seolah dimulai dari awal. Dari tahun 1999 sampai dengan 2002, UUD 1945 telah mengalami perubahan mendasar sebanyak empat kali. Dalam rangka perubahan pertama sampai perubahan keempat UUD 1945 Indonesia telah mengadopsikan prinsip-prinsip baru dalam sistem ketatanegaraan, mulai dari pemisahan…
Hukum Tata Negara Indonesia: Dasar-Dasarnya
Mengenai arti hukum tata negara sampai sekarang velum terdapat kesatuan pendapat. Sarjana-sarjana Hukum yang ternama di negeri Belanda dan Indonesia mempunyai alasan-alasan yang cukup bagi pendapatnya masing-masing. Karena ilmu hukum di Indonesia dan sebagian dari hukum positif Indonesia dibangun dan dikembangkan oleh dunia keilmuan masyarakat Belanda, maka dalam taraf pertama kita perlu menget…
Azas-Azas Hukum Tata Negara Di Indonesia
Dalam usaha mencari-cari ini sudah barang tentu kita pertama-tama melihat pada apa yang telah terjadi dan nampak baiknya dalam Negara-negara yang sudah lama merdeka. Dan negara-negara ini hampir semua berada di Dunia Barat. Denga demikian pembahasan Hukum Tatanegara di Indonesia tidka boleh terbatas pada hanya menggambarkan apa yang ada dalam hidup kenegaraan dari bangsa Indonesia, emlainkan ha…
Hukum Tata Negara Republik Indonesia 1
Buku ini merupakan buku teks bagi para siswa dan mahasiswa yang mendalami bidang hukum, pemerintahan dan sosial politik. Pembahasan di dalamnya berusaha menggali dan memperdalam pengetahuan tentang asas-asas hukum tata negara sertya hukum tentang hubungan dan masyarakat. Diantaranya membahas tentang sumber hukum tta negara, konstitusi negara, kekuasaan negara, pemerintahan negara hubungan kerja…
Hukum Tata negara Di Indonesia: Latihan Ujian Mata Kuliah Keahlian Hukum (MKK…
zbuku ini menawarkan kepada para pembaca suatu bentuk yang mudah dalam mempelajari Hukum tata Negara, sehingga akandapat menguasai pembahasan anatara lain: Asas-asas hukum Tata negara; Pengetahuan kenegaraan; Pengertian kekeuasaan Negara; bentuk Negara; Pemerintahan dan Demokrasi; Hak dan Kewajiban Warga Negara Republik Indonesia dan perkembangan Ketatanegaraan Republik Indoensia.
Kontruksi Hukum tata Negara Indonesia Pasca Amendemen UUD 1945
Buku ini merupakan ekspos komprehensif mengenai tata negara Indonesia, khususnya pascareformasi yang ditandai dengan amendemen UUD 1945 sejak 1999-2002. Berbagai tema utama yang dihadirkan adalah : Reformasi hukum dan sistem ketatanegaraan Indoensia, Hukum tata negara Indoensia, Konstitusi, bentuk dan sistem pemerintahan Indonesia, Pemerintahan daerah, Hak asasi manusia di Indoensia, warga nega…
Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia
Buku Pengantar Hukum Tata Negara yakni merupakan sekumpulan peraturan-peraturan yang mengatur organisasi dalm satu negara, hubungan antara alat perlengkapan negara atau instansi-instansi pemerintah dalm garis vertikal dan horizontal serta kedudukan warga negara dan kewajiban maupun hak-hak asasinya.
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah