Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Pertambangan Bahan Galian Golongan C Da…

Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pancasila dan UUD'45 dalam paradigma reformasi

Hal-hal yang baru berkembang dan bersifat mendasar yang muncul semenjak bergulirnya gerakan reformasi di tanah air, telah membawa bangsa Indonesia pada tatanan kehidupan baru, antara lain diwarnai dengan terjadinya perubahan pertama dan kedua terhadap UUD RI 1945. ini mencerminkan telah terjadi perubahan paradigma didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia, y…

Amandemen UUD 45: Konstitusi Yang Berkedaulatan Rakyat

Dalam upaya mengantisipasi dan mengatasi permasalahan bangsa, khususnya yang menyangkut konflik politik yang bernuansa ideologhi dan kewilayahan, para The Founding Fhaters sesungguhnya telah memulai dari hal yang sangat mendasar. Mereka beranjak dari mencari pijakan yang dinilai paling sesuai untuk mengisi kehidupan berbangsa dan bernegara yakni konstitusi negara.

Tentang lembaga-Lembaga negara Menurut UUD 1945

Dalam UUD 1945 Tidak ditentukan secara tegas bagaimanakah pembentukan majelis permusyawaratan rakyat. Dari Pasal 5 pasal UUD tentang Majelis itu tidak ada satu pasalpun yang mengatur tentang pembentukan badan tertinggi dalam negara.

Susunan Dalam Satu Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Pertama,Kedua,Ketiga,dan…

Susunan dalam satu naskah dari UUD 1945 sebagaimana telah diubah dengan perubahan pertama,perubahan kedua,perubahan ketiga dan perubahan keempat

Tiga Undang-Undang Dasar Republik Indonesia UUD RI 1945

Berdasarkan masa berlakunya,guna mempermudah pembaca perbandingan dalam hal mana saja terdapat persamaan dan perbedaannyarnuntuk itu pula kami buat urutannya sebagai berikut;rn- UUD 1945 berlaku mulai 18 Agustus 1945rn- UUD RI serikat sementara yang mulai berlaku 17 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950rn- UUD RI sementara yang berlaku mulai 17 Agustus 1950,hingga kita kembali pada UUD 1945,berd…

Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945

Untuk edisi kedua buku Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945, disamping ada beberapa perbaikan kesalahan cetak, kami sempat memberi tambahan dua bab untuk melengkapi buku ini yaitu BAB V. Tentang Pemilu dan Referendum Dalam Sistem Ketatangeraan Indonesia dan Bab VI tentang Masalah-Masalah Ketatanegaraan.

Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945

Untuk cetakan ketiga ini, penerbit perlu memberikan beberapa patah kata pengantar, berhubung penulis pada waktu cetak ulang ini dilakukan sedang melanjutkan studinya di Negeri Belanda.

UUD 1945 Setelah AMANDEMEN Kedua Tahun 2000

Salah satu agenda Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2000 yang penting adalah Amandemen Undang-Undang Dasar 1945.