Ditapis dengan
Yurisdiksi Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
Pemberantasan tindak pidana terorisme selalu berbenturan dengan yurisdiksi kriminal satu negara. Akibatnya beberapa pelaku tindak pidana terorisme lolos dari jeratan hukum karena sistem hukum antar negara berbeda-beda. apabila dua atau lebih negara merasa berhak menerapkan yurisdiksi hukum nasionalnya tanpa adanya perjanjian ektradiksi, suatu negara dapat menolak eksekusi negara lain.
Yuridiksi kriminal pemberantasan tindak pidana terorisme
Pemberantasan tindak pidana terorisme selalu berbenturan dengan yuridiksi kriminal suatu negara. Akibatnya beberapa pelaku tindak pidana terorisme lolos dari jeratan hukum karena sistem hukum antar negara berbeda-beda. Apabila dua atau lebih negara mersa berhak menerapkan yuridiksi hukum nasionalnya tanpa adanya perjanjian ektradisi, suatu negara dapat menolak eksekusi negara lain.
Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia
Dalam cetakan ke dua ini hanya ada sedikit tambahan mengenai mencabut undang-undang no. 17 tahun 1964 tentang larangan penarikan cek kosong.
Tindak Pidana Terhadap Hutan, Hasil Hutan, Dan Satwa
Mass Media sering memuat berita tentang Perambahan Hutan, Penggundulan Hutan, Pencurian Kayu, Pelestarian Alam, Lahan Kritis dan lain-lain yang menimbulkan kesan pada pembaca bahwa ada kekhawatiran tentang Hutan/Pelestarian Alam Berita-berita mass media tersebut menimbulkan meingintahuan penulis sehingga melakukan pengamatan dari segi Hukum Pidana.
Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya.
Buku ini penting berisi kumpulan tulisan-tulisan terpilih yang dihimpun dari berbagai makalah yang pernah disampaikan penulis dalam berbagai pertemuan ilmiah. Diawali dengan bahasan mengenai pemahaman konseptual tentang makna korupsi kemudian pengaturan tindak pidana korupsi dalam dinamika hukum pidana Indonesia, hingga perlunya dukungan budaya hukum dalam pemberantasan korupsi.
Tindak Pidana Korupsi
Masalah korupsi adalah masulab besar dan ruwet yang dihadapi oleh Negara kita sekarang ini. Masalah korupsi adalah masalah yang banyak seginya, banyak sangkut-pautnya dan tidak tentu ujung pangkalnya.
Hukum Pidana Terorisme: Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Dalam Penanggulanga…
Melalui buku ini , penulis melakukan analisis yang komprehensif terhadap kebijakan formulatif hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana terorisme di Indoensia dengan menggunakan parameter tertentu yang berupa prinsip-prinsip kriminalisasi, pemidanaan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) tersangka/terdakwa. Secara Tindak Pidana Teririsme hingga disahkan oleh DPR.
Pemberantasan Terorisme: Politik Internasional dan Politik Hukum Nasional Ind…
Buku ini menguraikan berbagai persoalan yang berkaitan dengan politik hukum nasional Indoensia khususnya dalam pemberantasan tindak pidana terorisme dikaitkan dengan perkembangan konstelasi politik internasional kontemporer. Kemudia menjelaskan latar lahirnya UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia serta menganalisis sejauh mana perkembangan konstelasi politik internasional kontem…
Hukum Acara Pidana & Hukum Pidana Di Bidang Perikanan
Suatu aturan huku, yang memadai sangat diperlukan dalam proses pengelolaan tersebut. Mengapa demikian? Karena negara kita adalah negara hukum, di mana segala sesuatu diatur dengan hukum. Buku ini membahas tentang hukum acara pidana dan hukum pidana di bidang perikanan dan kelautan untuk membantu kebutuhan praktik bidang peradilan. Berguna bagi kalangan praktisi hukum seperti penyidik, penuntut …
Hukum Pidana Ekonomi
Hukum Pidana Ekonomi adalah alat terakhir untuk memajukan perekonomian, alat-alat yang lebih penting ialah penciptan energy dan drive pada private business inisiative.
Karya Umum 
Filsafat 
Agama 
Ilmu-ilmu Sosial 
Bahasa 
Ilmu-ilmu Murni 
Ilmu-ilmu Terapan 
Kesenian, Hiburan, dan Olahraga 
Kesusastraan 
Geografi dan Sejarah